bulat.co.id -
Presiden Joko Widodo atau
Jokowi dijadwalkan berkunjung ke
Provinsi
Aceh pada Selasa (27/6/23) besok. Kedatangan
Jokowi ke Tanah Rancong
untuk 'Kick-off' penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara
non-yudisial.
"Jadi dong, besok 'kick-off' penyelesaian kasus pelanggaran
HAM berat masa lalu," kata Jokowi saat mengunjungi Pasar Palmerah, Jakarta
Pusat, Senin (26/6/23).
Baca Juga :Mahfud MD Diperintahkan Dalami Aktivitas Ponpes Al Zaytun">Mahfud MD Diperintahkan Dalami Aktivitas Ponpes Al Zaytun
Kemudian, ketika ditanya mengenai pelurusan
sejarah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,
Jokowi meminta hal itu untuk
ditanyakan ke Menko Polhukam Mahfud Md. "Tanyakan ke Menko Polhukam," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam
Mahfud MD menyampaikan
Presiden Joko Widodo akan mengumumkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat
masa lalu secara non-yudisial di Aceh. Rencananya, 'kick-off' akan berlangsung
pada Selasa, 27 Juni 2023.
Baca Juga :Kapolri Bentuk Satgas TPPO, Anggota Tak Serius Ditindak
"Pada 27 Juni 2023,
Presiden akan mengumumkan apa
yang telah diselesaikan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu.
Akan dilakukan 'kick-off' di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie," kata
Mahfud MD di
Kota Lhokseumawe, seperti dilansir Antara, Senin (12/6/23).
Lokasi peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM
berat masa lalu yang dipilih
Jokowi adalah Tragedi Rumoh Geudong. Ini merupakan
sebuah tragedi penyiksaan terhadap masyarakat
Aceh yang dilakukan aparat selama
masa konflik
Aceh (1989-1998). Tragedi ini terjadi di sebuah rumah tradisional
Aceh yang dijadikan markas aparat di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan
Glumpang Tiga, Pidie.
Baca Juga :Tercatat, Realisasi Belanja Negara Per 31 Mei 2023 Tembus Rp 1.005 triliun
Penegakan hukum terkait pelanggaran HAM di Aceh,
kata Mahfud MD, tidak akan berhenti dan masih terus berjalan. Dia mengatakan
saat ini masih ditangani Tim Ad Hoc Komnas HAM.
"Kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak akan
ditutup dan urusan pembuktian masih terus berjalan di pengadilan. Banyak yang
harus dilakukan pemerintah terkait hal tersebut," katanya.
