bulat.co.id -JAKARTA | Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI
Dudung Abdurachman mengingatkan para prajurit untuk jangan mencoba-coba memihak
kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota
legislatif menjelang dan selama Pemilu 2024.
Dudung menegaskan TNI, termasuk TNI AD, harus
tetap bersikap netral, yang artinya tidak berpihak dan tidak mendukung siapa
pun yang mencalonkan diri saat Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
Baca Juga :Cak Imin Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan
"Yang jelas, saya sudah sampaikan kepada
seluruh jajaran, persiapan dalam rangka Pemilu 2024, kepada kodam, kodim,
koramil, bahwa pegang teguh netralitas. Jangan sampai ada yang coba-coba
memihak salah satu calon," kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta,
Selasa (5/9).
Dia menegaskan pula bahwa prajurit TNI AD harus
tegak lurus terhadap arahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan
Presiden Joko Widodo bahwa prajurit dan ASN TNI harus bersikap netral dalam
pemilu.
"Saya tegak lurus, loyalitas saya kepada
panglima TNI, kepada presiden, ya, kita harus netral," kata Dudung.
Dalam kesempatan yang sama, diajuga meminta para
purnawirawan TNI untuk tidakmemengaruhipara juniornya yang masih
aktif sebagai prajurit dalam mendukung salah satu calon.
Baca Juga :Dilantik Jadi Pj Gubsu Gantikan Edy Rahmayadi, Hassanudin Resmi Pimpin Sumut
"Saya lihat ada purnawirawan
dukung-mendukung, silakan, itu (mereka) secara pribadi; tetapi jangan coba-coba
mengganggu prajurit aktif sehingga memengaruhi mereka mendukung salah satu
calon," ujarnya.
Terkait hal itu, Dudungpernah meminta kepada
para purnawirawan untuk tidak menggunakan atribut satuan, baik berupa lencana,
lokasi, maupun baret, saat melakukan aktivitas politik, karena itu berpotensi
mendapat pemahaman keliru dari publik.
Penggunaan atribut TNI bagi prajurit yang telah
diberhentikan dengan hormat, yaitu mengundurkan diri atau purnawirawan, diatur
dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor: 1681/2018 dan Surat Telegram Kasad
Nomor: 33/2019 tentang Penggunaan Hak Berpolitik.
Dudungmengatakan netralitas TNI merupakan
harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. TNI AD berkomitmen tidak akan terlibat
dalam politik praktis, baik secara institusi, personal, maupun dalam penggunaan
sarana dan prasarana milik TNI AD. (dhan/ant)
