bulat.co.id -
JAKARTA | Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
mengungkapkan sejumlah penyakit saat pemilu yang harus diantisipasi dari
sekarang.
Menurut
Guru Besar Fakultas Hukum UII itu, penyakit pertama adalah politik uang dengan
membeli dukungan suara yang dapat dibeli secara borongan maupun eceran.
Baca Juga :Soal Pengumuman Cawapres Anies, Demokrat-Surya Paloh Beda Pendapat
"Politik
uang adalah upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan," ujar
Mahfud MD dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, sebagaimana dipantau secara
daring melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (8/8).
Ia
mengatakan pembelian suara secara borongan dapat melalui botoh ataupun pejabat
di desa, kecamatan hingga KPU. Walaupun KPU merupakan lembaga independen,
sambung dia, anggotanya berada sampai ke daerah.
"Banyak
di KPU meski sudah independen, karena KPU bukan hanya di Jakarta. Itu ada
sampai ke daerah bahkan tingkat TPS itu orang KPU semuanya," jelasnya.
Sementara
itu, pembelian suara secara eceran biasanya disebut sebagai serangan fajar.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan KPK ditemukan peningkatan volume
terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada.
"Kalau
berdasarkan hasil penelitian itu, korupsi-korupsi itu terjadi pada tahun 2003
dan 2004, kemudian 2008 dan 2009, itu menjelang pemilu. 2014, 2018, 2019, dan
mudah-mudahan ini menurun tahun 2023 dan 2024," harap dia.
Baca Juga :Korban Intimidasi Jurnalis di Acara GMPG Melapor ke Dewan Pers
Ia
menilai ketika pemilu dan pilkada belum serentak, maka tampak jelas peningkatan
korupsi. Sebab, pemilu selalu diiringi dengan terjadinya upaya korupsi atas
keuangan negara.
"Di
situlah sebabnya penangkapan-penangkapan banyak terjadi menjelang pemilu,"
ucap Mahfud.
Lalu,
penyakit kedua ialah hoaks atau berita bohong yang isinya menimbulkan
perpecahan. Padahal, lanjut Mahfud, pemilu adalah ekspresi demokrasi dan
demokrasi akan menjadi liar serta merusak masyarakat kalau tidak ada nomokrasi.
"Kami
akan tegakkan, siapa yang memain-mainkan demokrasi maka nomokrasi akan
ditegakkan kepadanya. Tidak bisa atas nama demokrasi orang memecah-belah kehidupan
bangsa dan negara kita," tegasnya. (dhan/ant)
