bulat.co.id -
MEDAN | Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan inovasi dan profit bagi PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) bakal sia-sia.
Terlebih lagi dengan kondisi kredit macet ke Bank Mandiri sebesar Rp 200 Miliar sampai dua kali melakukan restrukturisasi dikhawatirkan kreditnya tak mampu bayar.
Oleh karena itu, di
minta kepada
Pj Gubsu Hassanudin men
copot Komut Asrul Masir Harahap karena dinilai tak mampu memperbaiki salah satu BUMD yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD)
Sumut.
Penegasan ini diungkapkan anggota
DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga kepada wartawan terkait kinerja pejabat dan kredit macet PT PSU, Minggu (24/1/24).
Dipaparkan
Zeira Salim Ritonga, seharusnya PT PSU merupakan BUMD primadona bagi Pemprovsu bisa menghasilkan PAD, yang mana selama ini yang menjadi mesin uang itu hanya Bapenda saja.Akan tetapi dengan hadirnya PT PSU seyogianya bisa memberikan kontribusi bagi PAD kita.
"Untuk mengurus PT PSU itu tidaklah susah, akan tetapi yang dibutuhkan adalah pemberian pupuk serta pengawasan saja. Nah, ditambah lagi dengan pinjaman kredit sebesar Rp 200 miliar untuk kebutuhan PT PSU tentunya sudah lebih dari cukup," tukas
Zeira.
Disebutkannya lagi, sejak tahun 2012 kredit yang diajukan PT PSU ke Bank Mandiri seharusnya pada saat pergantian pejabat tahun 2019 dilakukan pengontrolan terhadap pengelolaan keuangan PT PSU yang konon sampai saat ini diduga tak pernah membeli pupuk.
"Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin PT PSU bisa menghasilkan sawit yang baik, jika pegawainya sampai saat ini hanya dibayar gaji sebesar 25 persen saja," ucap
Zeira.
Menyinggung tentang pembayaran kredit ke Bank Mandiri kata
Zeira, pihak PT PSU dibawah kendali Direktur Utama Agus
Salim yang masuk diakhir tahun 2022 sudah dua kali melakukan restrukturisasi, dan melakukan pembayaran I sebesar Rp 1,7 miliar perbulan, cicilan kedua Rp 1,5 miliar per bulan dan untuk tahun 2023 dibayar Rp 1,3 miliar per bulan.
"Nah melihat angka-angka pembayaran, lanjut Politisi PKB ini diyakini PT PSU sedang berada di kursi pesakitan. Apalagi untuk sekarang ini pembayaran gaji dan pengelolaan kebun sudah tak terurus lagi karena ketiadaan pupuk dan tidak adanya uang. Sementara, pengelolaan keuangan sejak kredit Rp 200 miliar sampai saat ini tidak jelas," cetus
Zeira.
Masih diungkapkan
Zeira, dari data yang dimiliki, pada masa zaman Wagub Musa Rajekshah pernah mengingatkan agar jajaran Dirut, Direksi dan Komisaris PT PSU untuk segera memperbaiki laporan keuangan, hasil restrukturisasi audit RUPS 2018. Keuntungan di 2019 didominasi hanya penjualan tanah untuk jalan tol.
"Demikian juga dengan survei areal kebun mana yang bisa direplanting maupun perbaikan areal yang bisa ditanam dan juga tidak. Jalan produksi juga harus dilihat mana yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan pabrik yang ada. Untuk tanaman baru jangan mendekati badan jalan," kata
Zeira sampai saat ini belum jelas.
Melihat kondisi PT PSU yang memprihatinkan ini, di
minta kepada
Pj Gubsu segera men
copot Komut yang dinilai tidak maksimal bekerja.
