bulat.co.id -JAKARTA | Ketua MPR RI
Bambang Soesatyomengatakan penyelesaian persoalan aksi separatis yang
dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus menggunakan
pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.
"Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif,
selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan Polri),
namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan,"
kata Bambang Soesatyo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang
Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu
(16/8).
Baca Juga :Presiden Umumkan Usulan Kenaikan Gaji ASN, TNI, dan Polri
Menurut dia, saat ini bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan
resistensi KKB di Papua. Oleh karena itu, penyelesaian separatisme dan KKB
harus dilakukan secara komprehensif. Diajuga meminta Pemerintah menindak
tegas pihak-pihak yang menyelewengkan dana otonomi khusus untuk Papua.
"Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap
penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan
merugikan kepentingan rakyat Papua," tegasnya.
Tidak hanya itu, ia mengatakan Indonesia
saat ini sedang menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme,
perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam
dinamika geopolitik.
"Masyarakat dunia bekerja sama dalam menciptakan kerangka kerja dan
mekanisme internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif,"
ucapnya.
Sebelumnya, Bambang Soesatyo mengungkapkan dinamika geopolitik dunia telah
mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Baca Juga :Rumah Tersangka Teroris Digeledah, 16 Pucuk Senpi Diamankan
Menurut dia, pada tingkat kompetisi global, terjadi pergeseran keseimbangan
kekuatan di arena geopolitik dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer
beberapa negara. "Di sisi yang lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga
telah mengalami perubahan," ujarnya.
Di tingkat kompetisi regional, pada berbagai wilayah geopolitik, terjadi
peningkatan kompetisi antarnegara untuk memengaruhi dan mengamankan minat
mereka sendiri yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang kompleks.
Kemudian, perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital telah
memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar-negara, baik dalam arena
politik, ekonomi, maupun sosial. Teknologi juga memberikan latar belakang baru
untuk konflik dan persaingan.
Tidak hanya itu, dalam 20 tahun terakhir juga telah terjadi peningkatan
signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan
perkembangan perang siber (cyber war-fare) yang memberikan keunggulan
taktis dalam pertempuran. (dhan/ant)
