bulat.co.id - Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur menjadwalkan pertemuan bersama BPH Migas di Jakarta pada (28/11/2022) mendatang. Tujuan pertemuan ini untuk membicarakan adanya penambahan kuota BBM subsidi termasuk minyak tanah yang kerap menjadi masalah di Kabupaten Lembata.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa dalam tatap muka bersama Forum penyelamat Lewotana Lembata (FP2L), di ruang rapat Bupati, Senin (14/11/2022).
"Pemerintah sudah bersurat kepada BPH Migas untuk melakukan audiens, untuk memastikan permintaan kita dipenuhi atau tidak. Jadwal kita tanggal 28 November 2022. Kita siap beraudiensi. Berharap ada tambahan kuota BBM, termasuk minyak tanah," ungkap Marsianus Jawa.
Menurutnya, kelangkaan BBM subsidi yang kerap ditandai antrian panjang. Pemandangan tersebut disebutnya memalukan. Namun Pemda setempat berkeyakinan, penambahan kuota BBM dinilai mampu mengurai kelangkaan BBM di Lembata.
Dalam kesempatan itu pula, Marsianus mengaku, pihaknya belum memiliki kajian tentang adanya kemungkinan penambahan kuota BBM termasuk minyak tanah.
"Tentang kuota BBM, kajian mesti ada, tetapi hari ini terlepas kajian detail, kita lihat bukti bahwa kuota kurang," ucap Marsianus Jawa.
Sementara, Sekda Kabupaten Lembata, Paskalis Tapobali menjelaskan, kuota BBM di Lembata tahun 2022 yakni pertalite sebanyak 4.037 KL, Biosolar 2.442 KL dan minyak tanah 2.199 KL.
Perusahaan Tidak Mampu Tebus Kuota
Kabag Ekonomi, El Mandiri pada saat pertemuan bersama dua Transportir dan Distributor BBM di rumah jabatan Bupati Lembata beberapa waktu menyebut, dua perusahaan transportir BBM itu tidak mampu menebus total kuota harian BBM yang ditetapkan 190 ribu KL per hari.
"Seharusnya kita punya kuota harian 190 ribu KL. Data clearance muatan yang kita peroleh dari Syahbandar Lewoleba, sampai akhir tahun 2001 dan awal tahun 2002 bulan Agustus, daya angkut hanya berkisar 140 ribu KL sampai 150 ribu KL per hari, artinya masih ada 40 ribu KL yang tiap bulan tidak diangkut ke Lembata," ungkap El Mandiri.
Disebutkan, hal ini bisa dimaklumi karena persoalan kapasitas. Juga tergantung kemampuan keuangan.
"Bisa saja masalah kuota tidak bersalah karena PT Hikam membeli sesuai kemampuan dia. PT. Hikam selalu transportir dan distributor BBM," tambahnya.
PT Hikam tidak menyadari adanya peningkatan kendaraan, yang begitu besar, maka 15 sampai 25 ribu KL per hari tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM di Lembata.
Hal tersebut diperkuat pengakuan Pemilik kapal transportir BBM ke Lembata bahwa kemampuan angkut kapalnya cukup jika mengangkut 190 ribu KL per hari, namun kemampuan Perusahaan hanya menebus 140 ribu KL sampai dangan 150 ribu KL per hari.
(ted)
