bulat.co.id -Pemindahan ibu kota sebuah negara banyak ditempuh karena suatu hal. Seperti Inggris di tahun 1066
memindahkan ibu kota dari Winchester ke London, Amerika Serikat di tahun 1800-an
memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC.
Namun tidak semua upaya pemindahan ibu kota berjalan lancar, seperti yang dialami negara tetangga Indonesia, Myanmar.
Myanmar awalnya
memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyitaw November 2005. Pemindahan dilakukan saat junta militer dikuasai Jenderal Than Shew seperti dilansir CNBC.
Proyek urbanisasi dimulai pada tahun 2001. Kemacetan Yangon macet dan populasi yang sangat padat menjadi alasan.
Meski demikian, mengutip Nikkei Asia, pemindahan juga memiliki motif lain. Mulai dari mewaspadai gerakan pro-demokrasi hingga bentuk strategi militer setempat.
Baca juga: Indonesia Siaga Cuaca Ekstrim, Berikut Wilayah yang Diperkirakan Terdampak
Setengah Kota London
Naypyitaw artinya "Istana Kerajaan". Wilayah ini berada di Desa Kyatpyae, Kota Pyinmana, Provinsi Mandalay, 372,8 kilometer dari Yangon.
Kota itu berukuran empat setengah kota London itu. Luasnya mencapai sekitar 7.054 km.
Kota Hantu
Namun sayangnya, setelah jadi kota itu kerap dijuluki "kota hantu". Padahal, pemindahan menelan biaya hingga US$ 4 miliar.
Dana dipakai untuk membangun jalan raya megah, pembangkit, lapangan golf, hotel, pusat perbelanjaan, resto dan cafe. Namun, mengutip Business Insider dari The Guardian, kota itu minim penduduk.
Naypyitaw hanya dihuni 924 ribu jiwa saja. Ini merupakan data dari pencatatan tahun 2017.
Baca juga: Tembakan Jet Tempur di Myanmar Tewaskan 80 Orang
"Jalan raya yang luas benar-benar kosong dan ada keheningan di udara. Tidak ada yang bergerak," tulis The Guardian seraya menyebut bahkan wifi gratis dan cepat, yang jarang di negara itu, tak sanggup menarik lebih banyak orang ke sana.
"Pada hari Minggu sore yang cerah, jalanan sepi, restoran dan lobi hotel kosong. Sepertinya gambaran menakutkan dari pinggiran kota Amerika pasca-kiamat; seperti film David Lynch di lokasi di Korea Utara," jelas media itu lagi.
Dalam laporan media lainnya, pejabat mengaku tak memilih tinggal di Naypyidaw. Alasannya karena kurangnya fasilitas komersial dan pendidikan.
Sebenarnya, sebelum dijatuhkan junta militer Februari 2021, Aung San Suu Kyi sempat membuat kebijakan yang mendorong kedutaan negara sahabat menempati kantor di Naypyidaw. Namun sayangnya hal itu tak pernah ia realisasikan.
