bulat.co.id - Film dokumenter "Pewarta Melawan Rasuah" sejatinya menggambarkan tentang kerja keras para jurnalis dalam mengungkapkan kebenaran. Beberapa ilustrasi terkait korupsi sempat diulas dalam beberapa segmen, seperti korupsi alat kesehatan (alkes) dan pengadaan seragam sekolah di masa pandemi.
Menurut jurnalis senior Nurni Sulaiman, upaya investigasi di lapangan terkait kasus korupsi sejatinya bukanlah hal yang mudah. Seorang jurnalis, menurut Nurni, harus berani melawan tameng-tameng yang saat ini dipayungi kekuasaan.
Dimpos Manalu Akademisi HKBP Nomensen Medan mengatakan bahwa cuplikan film "Pewarta Melawan Rasuah" sebetulnya menjadi kelanjutan dari perjuangan di masa reformasi.
"Tahun 1999, saya juga menjadi aktivis yang ikut menyuarakan upaya pemberantasan korupsi di Medan. Kami saat itu, mengharapkan Suharto diadili dan kasus-kasusnya diinvestigasi," kata Dimpos menjawab pertanyaan moderator Fitri Yana, Sabtu (27/8/2022), pukul 20.30 WIB.
Sedangkan Koordinator SAHdaR Sumatera Utara Ibrahim Puteh, mengatakan bahwa indeks persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum di Medan Sumatera Utara saat ini masih lemah.
"Banyak kasus korupsi di Kota Medan masih menyasar para Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Ibrahim menanggapi cuplikan film dokumenter "Pewarta Melawan Rasuah", Sabtu (27/8/2022).
ICW secara umum memperlihatkan bagaimana upaya penegakan hukum di Indonesia saat ini. Menurut Tibiko Zabar perwakilan dari Indonesian Corruption Watch, indeks persepsi publik atas penegakan kasus korupsi di Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Proses penegakan hukum atas kasus korupsi di Indonesia masih sangat lemah pasca revisi Undang-Undang KPK pada 2019 silam.
"Ada keraguan publik terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia. Sepanjang 2019, dari pantauan ICW, upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia belum membaik. Total kerugian negara dan proses penegakan hukum tidak sebanding," kata Zabar dalam sela-sela diskusi pasca nobar, Sabtu (27/8/2022), di Roman Kopi Medan.
Klub Investigasi Jurnalis: Menjadi Pengawas Ekstra Melawan Korupsi
Ibrahim sebagai Koordinator SAHdaR mengingatkan semua peserta terutama jurnalis untuk terus "fight" melawan korupsi di Indonesia. Ibrahim menggarisbawahi poin fungsi pengawasan atau kontrol sosial dari jurnalis dan lembaga-lembaga antirasuah saat ini. Fungsi pengawasan media melalui investigasi fakta para jurnalis di lapangan mampu memperkuat upaya pengawasan di tengah masyarakat.
Sedangkan Dimpos Manalu dari kalangan akademisi lebih memperkuat poin kerja sama di antara jurnalis dan "civil society." Media sebagai corong suara masyarakat saat ini harus berani menyuarakan kebenaran.
Menurut Zabar, tantangan ke depan di Tahun Politik saat ini adalah bagaimana para eks koruptor tidak boleh menjadi kandidat pemimpin di masa depan.
"Masih banyak orang muda yang baik di Indonesia yang bisa maju menjadi kandidat kepala daerah ke depan. Kita tidak boleh mengizinkan para pelaku korupsi atau eks koruptor menjadi pemimpin," kata Zabar.
(KN)
