bulat.co.id - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi buka
suara terkait rencana impor beras 500 ribu ton lagi untuk memenuhi Cadangan
Beras Pemerintah (CBP) pada tahun ini. Sebelumnya, Indonesia juga sudah
mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton melalui penugasan ke Perum Bulog.
Harvick mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba
mengklasifikasi terlebih dahulu dengan kebutuhan impornya, tentu dengan melihat
dari sisi produksinya terlebih dahulu, apakah mencukupi atau tidak.
Baca Juga: Beras Impor Masuk Indonesia">14 Ribu Beras Impor Masuk Indonesia
"Sebenarnya kita coba klasifikasi ya antara kebutuhan
impor itu sendiri dengan kebutuhan impor kita tentunya kita lihat dari sisi produksi
cukup sih harusnya ya," ujar Harvick Hasnul Qolbi saat ditemui di gedung
DPR RI, Senin (20/3/2023), dilansir dari CNBC Indonesia.
Meskipun dia optimistis bahwa produksi dalam negeri akan
cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun tetap perlu memperhatikan masa
tanam, panen, hingga pergerakan harga beras di pasaran sehingga hal itu juga
yang akan menentukan keputusan apakah jadi impor atau tidaknya.
"Cuma memang mungkin ya tadi karena masa tanam, panen,
ada pergerakan harga, ini mempengaruhi memang dengan keputusan itu.
Mudah-mudahan rapt dengan Komisi IV tetap berlanjut," ujarnya.
Lebih lanjut, agar produksi beras dalam negeri bisa
tercukupi, dan sesuai target, menurutnya, tata niaga antara Perum Bulog dengan
Kementerian Pertanian (Kementan) harus lebih teliti lagi.
"Kalau soal data-data, insya allah produksi kita cukup
untuk masa panen sekarang dan ketersediaan bulan Ramadan terpenuhi. Cuman,
kalau soal harga kita tahu sendiri, kalau setiap menjelang hari raya Ramadan
dan tahun baru pasti ada pergerakan. Nah ini kita berharap masyarakat bisa
bersabar melihat bagaimana yang akan dilakukan pemerintah," tuturnya.
Terlebih dengan adanya bencana alam banjir yang menyebabkan
kerugian dan menghambat produksi beras dalam negeri.
"Sementara di data kita masih cukup, cuma memang kita
akan coba teliti lagi karena memang bencana alam terus ini. Karena di daerah
tertentu selesai di daerah lain. Tentu saja kementerian Pertanian melakukan
kegiatan yang tepat sasaran ke depannya," sebutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan,
kalau memang data produksi beras milik Kementan memang benar mencukupi, maka
dirinya tidak setuju dilakukan impor.
"Akan tetapi, kalau data produksinya tidak valid, maka
akan menjadi hal yang kurang baik terhadap kita. Karena beras adalah pangan
yang paling utama. Jadi kalau masalah impor, monggo itu keputusan pemerintah
bukan keputusan kami," pungkas Sudin.
