bulat.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah daerah (Pemda) akan diberi insentif hingga Rp15 miliar jika berhasil menjaga tingkat inflasi.
Ia menuturkan pemda harus berkompetisi dalam menjaga inflasi di daerah masing-masing. Untuk itu, Jokowi selalu membuka data inflasi di setiap daerah serta mengecek di mana yang paling rendah dan di mana yang masih tinggi.
"Kalau yang inflasinya bagus diberi insentif dari Kementerian Keuangan, seingat saya Rp15 miliar," ucapnya di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).
Baca Juga: Pena Emas PWI untuk Edy Rahmayadi Diapresiasi Positif
Sementara, untuk daerah yang inflasinya masih tinggi, Jokowi belum menerapkan sanksi apapun. Namun, menurutnya jika daerah tertentu inflasinya masih tinggi bahkan mencapai 9 persen, tentu Pemda yang bersangkutan pasti merasa malu sendiri.
"Paling tidak dibuka secara transparan (data inflasinya), itu juga sudah malu," katanya, dilansir dari CNN Indonesia.
Dalam beberapa waktu terakhir mantan wali kota Solo itu sering mengingatkan Pemda untuk memperhatikan tingkat inflasi di wilayah masing-masing supaya tidak terjadi lonjakan. Hal itu penting dilakukan mengingat ketidakpastian ekonomi global.
"Pemerintah daerah, gubernur, walikota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara," ujarnya dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah 2023 pada akhir 2022 lalu.
Ia mengatakan di tengah ekonomi global yang saat ini tak stabil, Indonesia sebenarnya memiliki kinerja ekonomi yang baik.
Hal itu terlihat dari produk domestik bruto (PDB) yang tumbuh 5,44 persen pada kuartal II dan 5,7 persen di kuartal III 2022. Neraca perdagangan juga mengalami surplus dalam 30 bulan terakhir.
Namun, Jokowi meminta seluruh pihak untuk tetap hati-hati dan memiliki kewaspadaan terhadap apapun yang akan terjadi di masa mendatang.
"Kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala kemungkinan yang terjadi, yang tanpa kita prediksi, tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap," imbuhnya.
Sementara itu, Plt Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad mengatakan segala upaya dilakukan pemerintah termasuk rapat setiap pekan demi pengendalian inflasi.
"Kemendagri melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi tiap pekan, untuk bisa memastikan bahwa masing-masing kita sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan langkah-langkah strategi," ujarnya, Kamis (12/1/2022) lalu.
Kemendagri juga memberikan surat edaran berisi langkah penguatan pangan yang bisa dilakukan. Langkah ini cukup berhasil, sehingga banyak daerah mampu mengendalikan inflasi.
Salah satunya, instruksi agar pemda bisa menggunakan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DAU) nya untuk mengendalikan inflasi. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk subsidi untuk kendaraan logistik.
"Dia (daerah) punya APBD misalnya, dia punya biaya tak terduga misalnya, ini mau diapain, gimana caranya untuk mengendalikan inflasi misalnya. Jadi kami menyiapkan tools untuk itu, kita berikan surat edaran," jelasnya.
Ia menyebutkan instansi lain seperti Kementerian Keuangan juga memiliki tools sendiri untuk bisa membantu mengendalikan inflasi di daerah. Misalnya, memberikan bansos bagi masyarakat untuk mempertahankan daya beli di tengah lonjakan harga barang.
"Pengendalian inflasi tidak hanya pada ekosistem ekonomi, tapi semua stakeholder. Jadi penanganan inflasi ini betul-betul menjadi isu prioritas. Jadi sama dengan seperti dulu kita mengendalikan covid," pungkasnya.
