bulat.co.id -
SURABAYA | Menghadapi
potensi fenomena
El Ninoyang
dapat berdampak pada kekeringan, terutama di tiga wilayah penghasil padi
tertinggi di Jawa Timur, yaitu Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro, Pemerintah
Provinsi
Jawa Timur (Jatim) telah mengambil langkah antisipatif.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah
Parawansa, meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pihak terkait untuk
mempersiapkan rencana mitigasi dan antisipasi terhadap El Nino.
Baca Juga :Kemenhub Laut Segera Tetapkan Dua Alur Pelayaran Di Jawa Timur
"Kita sudah menyaksikan bencana
kekeringan terjadi di berbagai daerah. Kita tidak ingin dampaknya berimbas pada
produksi pertanian utama kita, terutama produksi padi. Oleh karena itu, saya
meminta upaya antisipasi ini dikoordinasikan oleh asisten untuk melakukan
pemetaan daerah yang membutuhkan tambahan dukungan irigasi," ungkap Gubernur
Jatim, Khofifah Indah Parawansa, pada Selasa (1/8/23).
Gubernur Khofifah menekankan
pentingnya memberikan perhatian khusus pada tiga wilayah penghasil padi
tertinggi di Jawa Timur, yaitu Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro. Jika kondisi
lapangan tidak memungkinkan penggunaan air sungai atau sumber air lainnya,
pemerintah dapat memanfaatkan sumur-sumur bor di sawah, seperti yang telah
dilakukan oleh Kabupaten Ngawi.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah
mengajak seluruh elemen masyarakat untuk belajar dari pengalaman saat pandemi
Covid-19. Meskipun berada di tengah krisis, Jawa Timur berhasil mencatatkan
produksi padi tertinggi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini
dianggap sebagai pembelajaran berharga bagi semua pihak agar dapat mengadopsi
praktik-praktik terbaik yang telah berhasil selama beberapa tahun terakhir.
Baca Juga :Jadi Calo PPDB SMP Negeri, Oknum Pegawai Disdik Surabaya Dipecat
Pentingnya memonitor realisasi
anggaran juga disoroti oleh Gubernur Khofifah. Oleh karena itu, dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sudah
harus ada program-program yang telah disiapkan dan dapat segera dilelang. Tanda
tangan kontrak juga diingatkan untuk dilakukan setelah APBD disahkan.
"Saya pesan kepada kepala BPSDM agar pelatihan
yang dilaksanakan benar-benar dapat membawa perubahan nyata dalam aksi. Karena
tidak ada hal yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Saya berharap
semangat ini akan menginspirasi kita semua menjelang peringatan Bulan Kemerdekaan
Republik Indonesia," tutup
Gubernur Khofifah.