bulat.co.id - JAKARTA
|
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui kenaikan dana desa sebesar 20 persen
dari dana transfer daerah. Hal itu diputuskan dalam rapat panitia kerja (Panja)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.
"Kita ambil keputusan, sebagian besar fraksi setuju kenaikan dana desa sebesar
20 persen," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat Panja
revisi UU Desa di ruang rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (3/7).
Baca Juga : Mengintip Gaji Messi Setelah Gabung Klub Inter Miami
Pada tahun 2023, kata dia, alokasi dana transfer daerah sekitar Rp800 triliun,
kemudian dibagi kepada 74.000 desa. Maka rata-rata dana desa yang diperoleh
tiap desa mendapatkan Rp1,1 miliar sampai dengan Rp1,3 miliar per tahun. Dari
paparan tersebut, maka hanya 8,3 persen dana transfer daerah yang dialokasikan
untuk dana desa.
Supratman menilai, kenaikan besaran dana desa sebesar 20 persen merupakan keinginan
parlemen untuk memberikan dana desa kepada tiap desa sekitar Rp2 miliar akan
tercapai. "APBN kita sejak republik ini berdiri tidak pernah mengalami penurunan
sehingga itu menjadi parameter perekonomian kita makin baik," ujarnya.
Sebelum pengambilan keputusan tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan
pendapatnya. Sebanyak empat fraksi mengusulkan kenaikan alokasi dana desa dari
dana transfer daerah, yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat,
Fraksi PKS, dan Fraksi PPP. Fraksi PKB mengusulkan kenaikan dana desa sebesar
30 persen.
Baca Juga : Sstt..!! Mantan Penyidik KPK Diduga Lakukan Transaksi Ganjil Capai Rp 300 M
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi PAN menilai
besaran dana desa harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara sehingga
tidak bisa berpatokan pada besaran persentase.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi menilai Panja RUU Desa
harus melihat situasi dan kondisi keuangan negara untuk mengusulkan besaran
dana desa.
"Bisa saja karena mau pileg lalu mengusulkan kenaikan dana desa 15 persen,
20 persen, 50 persen. Namun, harus lihat kondisi keuangan negara, harus
bicarakan dengan pemerintah. Saat ini dana desa 8,3 persen dari dana transfer
daerah. Kalau naik 15 persen, dana desa bisa Rp2 miliar sampai dengan Rp4
miliar," katanya.
Johan menekankan, bahwa besaran kenaikan dana desa sangat bergantung pada
kemampuan pemerintah. Terlebih lagi tantangan ekonomi ke depan sangat besar,
terutama dalam situasi dan kondisi global yang berpengaruh pada negara-negara. (dhan/ant)
