bulat.co.id -Anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2024 disulkan Rp578 miliar.
"Dari usulan anggaran itu, Ditjen bina konstruksi menganggarkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp542,8 miliar dan program pendidikan serta pelatihan vokasi sebesar Rp35,2 miliar," ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra, Selasa (20/6).
Baca Juga :Libur Idul Adha Ditetapkan, Catat Harinya
Diungkap Rachman Arief, kegiatan yang diajukan oleh Bina Konstruksi untuk program dukungan manajemen pada tahun depan, yakni pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi, pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pembinaan pengadaan jasa konstruksi.
Kemudian, lanjut Rachman, pembinaan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi, pembinaan sistem manajemen keselamatan konstruksi, serta kegiatan penyelenggaraan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Sedangkan kegiatan terkait program pendidikan serta pelatihan vokasi pada 2024, yakni penyelenggaraan pelatihan vokasional bidang konstruksi.
"Pada 2024, kami mengajukan usulan tambahan anggaran Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp114 miliar," beber Rachman Arief.
Baca Juga :Geger... WNA Kazakhstan Ditemukan Gantung Diri di Bali
Usulan penambahan anggaran tersebut, sambung Rachman, rencananya dialokasikan untuk percepatan pencetakan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), serta Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi - KPK.
Rachman Arief juga memaparkan mengenai realisasi keuangan anggaran Ditjen Bina Konstruksi pada 2023 hingga 16 Juni mencapai 39,2 persen atau Rp230,7 miliar dari total anggaran 2023 sebesar Rp588,7 miliar, dengan realisasi fisik mencapai 39,7 persen.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 7 Prioritas Nasional".
Adapun tujuh prioritas nasional tersebut, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, kemudian mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Prioritas berikutnya, tambah Rachman, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Lalu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Selanjutnya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
Prioritas terakhir yakni memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. (dhan/ant)
