bulat.co.id - Persoalan pelik yang dihadapi oleh banyak investor di Labuan Bajo adalah tanah yang disertifikat di atas sertifikat.
Tidak hanya mengahambat proses investasi, persoalan klasik ini juga bisa mengakibatkan keluarnya biaya yang besar karena harus berperkara dengan pihak lain.
Kepala kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional [ATR/BPN] kabupaten Manggarai Barat, Gatot Suyanto membeberkan alasan di balik persoalan tersebut.
Kata Gatot, sertifikat ganda itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk Manggarai Barat.
"Soal sertifikat ganda, tidak hanya terjadi di Labuan Bajo. Kemungkinan di semua lokasi . Kenapa, jangan lupa, prinsip pendaftaran adalah kalau tanah itu tidak bisa digandakan tapi kalau surat, bisa digandakan. Dan itu bisa dilakukan siapapun," kata Gatot kepada Jurnalis media ini. Selasa, [4/3] sore.
Dia menjelaskan bahwa, persoalan itu terjadi karena peralatan dan sistem yang digunakan pada masa lampau yang belum canggih.
"Kalau mau dirunut panjang semenjak dimulai berdirinya BPN dan agraria sampai sekarang ada beberapa hal yang bisa memengaruhi itu, satu, karena pada masa masa lampau, peralatan dan sistem yang digunakan masih yang lama lama lah," jelasnya.
"Terus yang kedua, ketika itu belum ada penyatuan sistem sehingga pemetaan itu bisa terjadi di beberapa tempat. Kalau dulu kan peta manual lah. Ganda itu kan diperlihatkan gambaran tanah dalam satu peta. Bisa dipetakan di sini, menggunakan peta ini. Nah, ketika modernisasi sekarang ini, sudah mulai dilakukan pemetaan peta peta yang lama itu dan disatukan menjadi satu, sehingga ganda ganda yang sekarang, yang dulu pernah diterbitkan sertifikat, mulai dimasukkan ke dalam peta peta yang satu itu , jadi peta tunggal namanya. Sehingga kemungkinan kemungkinan itu akan keliatan. Bagaimana pun, itu bagian dari masa lalu, bagaimana pun pasti akan terjadi," lanjutnya.
Menurut Gatot, setelah ada pemetaan ditemukan banyak tumpang tindih.
"Di Labuan Bajo sendiri kan bagian dari Manggarai ya, ada beberapa data lama yang belum dipetakan. Dan setelah dipetakan, ternyata ada tumpang tindih dan sebagainya. Itu memang bagian dari resiko ya. Tapi sekarang sudah lebih baik dalam arti bukan berarti tidak ada lagi tumpang tindih, justru dengan ditemukanya disatukan peta itu ditemukan tumpang tindih itulah dalam rangka pemetaan. Kalau ngga disatukan, saya pastikan tumpang tindih tidak hanya di satu dua tapi bisa numpuk lima atau lebih bisa saja. Nah ini sekarang sudah lebih baik artinya dengan sistem itu sudah lebih baik kita menata kalau diketahui ada tumpang tindih, tumpang tindih, kita tidak bisa hindari sebagai bagian dari masa lalu yang kita akomodir," bebernya.
Pemilik tanah yang ada di sini, orangnya ngga ada di sini juga. Ini masalah juga. Labuan Bajo ini lagi hit ni, banyak orang tanam modal di sini, banyak kepentingan di sini. Tapi kembali ke mafia tanah, kalau sudah ada kepentingan akan timbul yang begitu. Kan kita tidak tahu mafia tanah itu seperti apa. Dengan lininya, kita bisa liat tapi kita tidak bisa membedakan mana ni yang mafia tanah. Nah, itulah kondisi kondisi yang terjadi. Tapi, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi tugas BPN sebenarnya bukan menyelesaikan. Kami ini lembaga administrasi yang notabene mencatat, mengadministrasikan terkait dengan tanah bukan penentu ini bener salah.
Selama administrasinya bener kita layani, tapi kalau tidak, mohon maaf kita punya aturan, kita punya SOP yang harus kita jalankan
