bulat.co.id -BINJAI
| Defisit keuangan yang dialami pemerintah Kota (Pemko) Binjai sejauh ini masih
menjadi sorotan sejumlah anggota dewan, khususnya Anggota Komisi C DPRD Binjai,
Adil Putra.
Ditemui
di salah satu kafe di Kota Binjai, Sabtu (23/9), Adil Putra membeberkan banyak
hal terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai yang tak kunjung capai
target.
Baca Juga : Pisah Sambut Komisioner Bawaslu Binjai
Menurut
anggota dewan dari Faksi PAN itu, penyebab defisit anggaran yang dialami Pemko
Binjai dikarenakan 17 jenis retribusi dan 10 jenis pajak tak dikelola dengan baik.
Sehingga masih banyak kebocoran di sana-sini.
Diantara
retribusi itu, lanjut Adil, yakni retribusi parkir, sampah, pasar dan
lain-lain. Sedangkan pungutan pajak diantaranya pajak reklame, pajak restoran
dan rumah makan, pajak parkir serta beberapa pajak lainnya.
Adil
mencotohkan retribusi parkir yang tidak dikelola dengan baik, bahkan tata
kelolanya pun dinilai syarat dengan kebocoran yang cukup besar.
Baca Juga : Wali Kota Binjai Akui Karyawan PDAM Over
Adil
membeberkan, pada tahun 2022, Dinas Perhubungan (Dishub) menarget PAD sekitar
Rp1 miliar untuk retribusi parkir. Ketika itu, sebutnya, Komisi C menggelar rapat
dengar pendapat (RDP) dengan Dishub yang belum mampu memenuhi target retribusi
parkir tersebut.
Pada
RDP itu, lanjut Adil, pihak Dishub mengaku petugas parkir khusus di Jalan
Sudirman, Binjai Kota, sebanyak 80 orang. Dari jumlah petugas parkir itu, masing-masing
petugas dibebankan setoran yang berbeda, ada yang Rp30 ribu dan ada juga yang
mencapai Rp160 ribu.
"Jadi
saat itu saya suruh hitung, jika rata-rata saja petugas parkir Jalan Sudirman
diminta setor Rp90 ribu perhari dikali 80 orang, maka hasilnya Rp7.200.000 per
hari. Nah, saya suruh lagi Rp7.200.000 dikalikan 365 hari. Jadi mereka sebutkan
totalnya mencapai Rp2,6 milliar," beber Adil.
Melihat
hitunngan itu, sambunng Adil, pihak Dishub tidak dapat memberikan keterangan
lebih jauh. Sebab, untuk satu ruas jalan saja sudah lebih dari target mereka. "Jadi
kemana semua uang retribusi parkir di ruas jalan lain, ada Jalan Ahmad Yani,
Jalan Veteran, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Samnhudi, Jalan Jamin Ginting, dan
ruas jalan lainnya," tegas Adil
"Itu
masih cerita parkir, belum lagi retribusi lainnya. Berapa kebocoran pendapatan
Binjai. Jadi jangan bilang Binjai ini defisit keuangan. Kalau retribusi dan
pajak ini dikelola dengan baik, tidak ada ceritanya Binjai ini defisit," tambahnya.
Karena
itu Adil berharap, agar wali kota dapat menganggarkan Rp300 sampai Rp400 juta
untuk mengundang tenaga ahli. Nantinya, tenaga ahli akan mengkaji berapa
sebenarnya target PAD Kota Binjai dimasing-masing sektor.
Baca Juga : HUT KAHMI Ke-57 di Binjai Berlangsung Meriha
"Kalau
sekarang ini target PAD kita tak miliki dasar. Di masa covid target PAD 100-an
miliar, selesai covid PAD malah turun jadi Rp90 miliar. Dari mana dasarnya ini
kita tidak pernah tahu. Saran saya, hadirkan tenaga ahli, hasil dari surve
tenaga ahli itu menjadi acuan menentukan target PAD serta menjadi bahan
evaluasi wali kota untuk para OPD-nya," tutur Adil.
"Kalau
tidak memakai tenaga ahli, yakin lah, Binjai tidak akan pernah bangkit. Oknum-oknum
yang berpotensi merugikan Pemko Binjai harus ditindak tegas. Jangan hanya
gara-gara segelintir oknum, PAD kita terus merosot," imbuhnya.
Disoal
penanganan retribusi dan pajak ini dapat ditindak lanjuti aparat penegak hukum
(APH), Adil tidak mempersoalkan hal tersebut. "Ya bisa saja APH turun menindak
lanjuti carut marutnya tata kelola retribusi dan pajak ini. Karena intinya,
kita mau Binjai ini mampu bangkit dengan mandiri," tutupnya.
