bulat.co.id - Penjabat
Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC bersama Forkopimda NTT, para Bupati dan Pj. Bupati se- Provinsi NTT menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan
Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/07/2024) yang berlangsung di Pecatu Hall, Bali Nusa Dua convention center 2 (BNDCC2). Kegiatan dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Pol (Purn) Prof. Muhammad Tito Karnavian B.A., M.A., Ph.D., Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.SI., Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, S.H., L.LM, Panglima TNI yang diwakili Pangkogabwilhan II Marsdya.TNI M. Khairil Lubis, Asops Kapolri Irjen Pol Drs. Verdianto.l. Bitticaca, M.Hum, Kapuspenkum Kejagung I Ketut Sumendra dan Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI. Dominggus Pakel,S.Sos.,M.M.Si, serta Deputi Bidkoor Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto.
Turut hadir Penjabat Gubernur Bali Irjen Pol (purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya,M.H sebagai tuan rumah, Pj Gubernur NTB Mayjen (Purn) Hassanudin serta Forkopimda Provinsi Bali, NTB, Forkopimda Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, NTB, dan juga perwakilan partai politik, tokoh agama, dan tokoh adat.
Acara ini merupakan rangkaian ke-4 dari serangkaian rapat koordinasi serupa yang diselenggarakan oleh Kemenkopolhukam di berbagai wilayah Indonesia. Fokus utama rapat adalah membahas kesiapan dan mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Dalam rakor yang digelar di Pulau Dewata tersebut, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menghimbau bagi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada, juga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.
"Pemerintah Daerah agar memberikan fasilitasi terhadap penyelenggara Pilkada supaya Pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan," ungkap Hadi.
Untuk itu Menko Polhukam mengajak untuk bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar situasi dapat tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali.
"Kita tingkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku," tambahnya.
Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa untuk dapat mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang aman dan damai, tentunya TNI, Polri, dan ASN wajib menjaga Netralitas.
"Penting menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN. Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat," jelas Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Pada kesempatan yang sama Deputi Bidkoor Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto menyampaikan Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan juga kemungkinan adanya potensi permasalahan yang dapat menghambat Penyelenggaraan Pilkada Serentak di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
