bulat.co.id - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu Drs. Nikolaus U. K. Birri, MM membuka kegiatan Lokakarya Sosialisasi Draf Dokumen Kebijakan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Draf Dokumen Kebijakan Rencana Kontigensi (RENKON), Selasa (25/06/2024) di Aula Hotel Nusantara 2 Atambua.
Kegiatan lokakarya yang dilaksanakan sejak tanggal 25-26 Juni ini dihadiri oleh 200 orang peserta dari unsur Pimpinan Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa, Unsur TNI-Polri, Intansi Vertikal dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Para Konsultan, Akedemisi, Tagana, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda.
Kegiatan tersebut terlaksana atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan CIS Timor.
Dalam arahannya, Asisten Umbu Niko menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada CIS Timor yang telah memfasilitasi penyusunan Draf Dokumen Kebijakan Rencana RPKB dan Draf Dokumen Kebijakan RENKON.
"Kegiatan ini sangat penting mengingat dokumen yang dihasilkan pada kegiatan ini akan sangat berguna jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Kabupaten Belu.
Pada prinsipnya pemerintah sangat mendukung lokakarya kedaruratan bencana ini karena sangat terbantu," ungkap Asisten Umbu Niko.
Kabupaten Belu telah menghasilkan 4 dokumen yang akan diasistensi ke pusat untuk mendapatkan persetujuan. Karena tanpa dokumen tersebut kita kesulitan meminta bantuan ke pemerintah pusat apabila terjadi bencana.
"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CSR dan CIS Timor yang telah memfasilitasi lokakarya tersebut. CRS dan CIS sudah banyak membantu Pemerintah Kabupaten Belu dalam memfasilitasi perumusan sampai dengan finalisasi 4 dokumen ini. Dari 4 dokumen tersebut sudah ada 2 dokumen yang final. Sementara 2 dokumen lainnya sementara di disempurnakan. Kalau 4 dokumen ini sudah jadi semua maka Pemerintah tidak akan mengalami kesulitan lagi untuk meminta bantuan," terang Asisten Umbu Niko.
Asisten Umbu Niko berharap dengan tersedianya 4 buah dokumen ini maka Pemerintah Kabupaten Belu memiliki payung hukum dan aturan yang dapat menjadi panduan jika terjadi bencana.
"Kedepan saat terjadinya bencana kita sudah punya payung hukum yang menjadi rambu-rambu sehingga kita tidak kesulitan lagi. Dan tinggal kita mengeluarkan SK untuk kejadian luar biasa tersebut, karena semuanya sudah diatur di dokumen-dokumen itu," tandasnya.
Dengan adanya lokakarya ini diharapkan Kabupaten Belu menjadi Kabupaten Tangguh bencana, diawali dengan adanya kebijakan sistematis penanggulangan bencana berupa Dokumen Kajian Resiko Bencana, Komunikasi Informasi dan Edukasi, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontigensi per jenis bencana.
Sementara itu Country Manager Catholic Relief Services (CRS) Indonesia, Yeni Suryani mengatakan CRS yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belu dan CIS Timor yang merupakan mitra kerja CRS di Kabupaten Belu, dalam penyusunan berbagai dokumen yang berkaitan dengan rencana pengurangan risiko bencana.
"Sebenarnya kita sudah hasilkan 4 dokumen, 2 dokumen sudah hampir final tinggal mendapat persetujuan Bapak Bupati. Sedang 2 dokumen lagi akan dibahas hari ini. Keempat dokumen ini merupakan prasyarat bagi Pemerintah Kabupaten untuk bisa memenuhi standar pelayanan minimum dalam konteks pengelolaan kebencanaan. Ini harus ada, kalau tidak ada, pemerintah pusat tidak akan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah kalau ada bencana atau ada kebutuhan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana," jelas Yani Suryani.
Yeni Suryani menambahkan bahwa dalam hal kebencanaan CRS dan CIS Timor telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Belu sejak tahun 2021 untuk membantu meningkatkan kapasitas masyarakat.
"Kami telah bekerja meningkatkan kapasitas masyarakat di 5 desa dalam konteks pengurangan risiko bencana. Bukan hanya secara teknis tapi kami membantu mereka dalam pertanian untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, karena perubahan iklim juga termasuk di dalam bahaya ataupun resiko yang sudah di identifikasi," kata Yeni Suryani.
Yeni menjelaskan melalui program yang mereka jalankan, CRS berusaha meningkatkan ketahanan keluarga dalam konteks ekonomi. Jadi kalau ada bencana masyarakat akan memiliki jaring pengaman secara sosial dan secara ekonomi melalui program atau usaha bersama yang dikelola oleh mereka sendiri.
"Ada tiga komponen di dalamnya yaitu komponen peningkatan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas dalam pertanian yang cerdas iklim dan kapasitas dalam penguatan ekonomi rumah tangga, itu di tingkat masyarakat. Sementara di tingkat pemerintah yang kita lakukan sekarang dengan menghasilkan beberapa dokumen yang akan mendukung penguatan kapasitas di tingkat masyarakat juga di tingkat pemerintahan Kabupaten Belu," jelas Yeni Suryani.
Yeni berharap agar dokumen yang dihasilkan tersebut dapat segera difinalisasi.
"Mudah-mudahan hari ini kami bisa mendapatkan umpan balik dari bapak ibu yang hadir terhadap dokumen yang sudah ada. Draftnya yang sudah dibuat ini diharapkan bisa difinalisasi dan disahkan Bapak Bupati baru kemudian didaftarkan ke kantor pusat," tutup Yeni Suryani.
