bulat.co.id -Gubernur Sumatera Utara (Sumut)
Edy Rahmayadi kembali mengingatkan tentang larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat politik praktis dan harus netral dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
"Tugas utama
ASN adalah pelayan masyarakat, jangan kita minta dilayani," tegas
Edy Rahmayadi pada acara penandatanganan Pakta Integritas Netralitas
ASN oleh Bupati dan Walikota se-Sumut pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (5/12/2022).
Baca Juga:Gubernur Berhasil Kendalikan Inflasi Sumut Sebesar 5,03%
Edy Rahmayadi pun menegaskan tiga tugas pokok ASN. Pertama, tugas
ASN adalah melayani masyarakat. Kedua, tugas
ASN juga menjalankan kebijakan umum. Mulai dari undang-undang dasar, aturan-aturan seperti peraturan daerah, peraturan gubernur maupun peraturan bupati atau walikota yang dijalankan ASN.
Terakhir, tugas
ASN sebagai perekat anak bangsa. Oleh sebab itu, rakyat jangan dikotak-kotakkan. "Rakyat kita ini ada Katolik, Protestan, Islam, Budha, Hindu, Konghucu jangan pula kita mengotak-kotakkan dosa nanti kita," ujar Edy.
Edy juga mengingatkan tugas kepala daerah baik bupati maupun walikota adalah melayani rakyat. "Kita kepala daerah urusannya rakyat, rakyat itulah yang nanti menentukan kita masuk surga atau neraka," kata Edy, kepada para Bupati dan Walikota yang hadir dalam penandatanganan tersebut.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan penandatagan tersebut merupakan bentuk komitmen kepala daerah untuk sama-sama melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak dalam menjaga integritas dan netralitas.
Menurutnya, kehadiran
ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kenyamanan kepada semua pihak dengan melakukan ketidakberpihakan pada siapapun.
"Dengan adanya pakta integritas ini, ada komitmen bersama untuk menjaga integritas
ASN agar tidak dilibatkan kegiatan politik, yang nantinya akan merugikan
ASN itu sendiri," ujar Syafrida.
Syafrida juga mengungkapkan pada tahun 2019 dan 2020 Bawaslu menerima beberapa laporan pelanggaran
ASN yang terlibat politik praktis. Pada tahun 2019 ada 4 laporan, sementara pada tahun 2020 terdapat 18 laporan yang masuk.
Penandatanganan dilakukan
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Bupati dan Walikota se-Sumut. Turut hadir pada kesempatan tersebut
Kapolda Sumut RZ Panca Putra dan perwakilan Forkopimda Sumut, dan Ketua KPU Sumut Herdensi.
